DETAIL BERITA

MENDIANG CAK ANAM DAN KETEKUNANNYA DALAM MENGAWAL KHITTAH NU

Oleh. Rozy Category. Public

Public

Kabar duka datang menyelimuti keluarga besar yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar Surabaya. Selain sebagai pembina Yayasan, Drs. H. Choirul Anam juga seorang tokoh Nahdliyin dan Ansor Jawa Timur. Beliau meninggal dunia di usia 69 tahun, Senin (9/10/2023) pukul 05.49 WIB. Choirul Anam wafat di Rumah Sakit, kemudian di makamkan di pemakaman keluarga di Dusun Kemiri Galih, Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Cak Anam Gigih Kawal Khittah NU 

Seperti kita ketahui, Cak Anam merupakan Dewan Kurator Museum NU dan penggerak khittah NU. Sebelum menjadi ketua GP Ansor Jawa Timur, Cak anam mengawali karirnya sebagai seorang jurnalis dan pendiri dan pembina Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyah (PPKN) pada tahun 2018 saat Mukatamar ke-26 di Semarang, organiasasi inilah yang kemudian menjadi jembatan melakukan kritik kepada oknum pengurus NU yang memiliki kecenderungan berpolitik praktis dan kemudian menggadaikan nilai-nilau ke NU-an.

Cak Anam memiliki karya monumental berupa sebuah buku berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama. Buku itu terbit pada tahun 1985 yang kemudian Buku ini kerap menjadi rujukan akademik tentang NU. Bahkan terakhir, dimasa-masa beliau melakukan kemotheraphy, Cak anam menyelesaikan buku biografi KH. Wahab Chasbullah.

Cak Anam mengaku bangga menyaksikan kader-kader muda NU bergerak cepat dan saling bantu demi kelangsungan NU ke depan. Terutama menjaga Marwah Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU.

Pada suatu hari ia menceritakan, betapa kiai-kiai NU dulu memikirkan nasib umat, nasib bangsa. Mereka pertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

"NU sendiri mengalami pasang surut. Tetapi, komitmen NU terhadap khitthah sebagai dasar pijak harus terjaga dengan baik, sekalipun NU pernah membuat jembatan baru berupa organisasi politik," ungkapnya kala itu.

"NU memutuskan kembali ke khitthah. Kembali ke bentuk asalnya, yakni jam’iyah diniyah Islamiyah ijtima’iyah. Organisasi sosial keagamaan Islam. Saya ikut menunggui keputusan tersebut,” jelasnya.

Rupanya Bukan tanpa alasan beliau aktif di NU sampai akhir hayatnya, tetapi karena pada suatu ketika beliau mendapat wasiat dari Kyai Syaifuddin Zuhri Sekjen PBNU Kala itu.  "Beliau mendoakan saya agar saya diberi umur panjang oleh Allah swt. Dan bisa terus berkhidmat pada NU, Sampai sekarang pesan beliau ini masih ‘terngiang-ngiang’ di telinga saya,” jelas Cak Anam.

Sepertis diketahui Suara warga Nahdliyyin memang selalu menjadi rebutan jelang pesta demokrasi lima tahunan. Karena organisasi yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari tersebut memiliki massa mayoritas di Tanah Air.

Dalam sejarahnya, NU pernah memutuskan menjadi partai politik tahun 1952. Lalu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh organisasi ini sebagai partai politik.

Berjalanannya waktu, keputusan NU untuk menjadi partai politik tutur mendegradasi peran dan perjuangan luhur organisasi karena lebih banyak fokus pada pencaturan politik praktis dan melupakan pengabdian pada umat.

Para kiai-kiai pun gelisah, mereka mengusulkan agar NU secara organisasi harus kembali ke Khittah 1926. Cak Anam telah merumuskan pada Muktamar ke-26.

Kemudian pada Muktamar ke-27 NU di Situbondo, Jawa Timur tahun 1984 menyatakan, organisasi ini bukan lagi sebagai partai politik atau bagian dari partai politik, melainkan kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi kegamaan dan kemasyarakatan.

Sembilan Pedoman Nahdatul Ulama

Dikutip dari NU online, pedoman berpolitik warga NU tertuang dalam naskah Khittah 1926 yang dimulai dari Muqaddimah hingga Khotimah yang terdiri dari sembilan penjelasan. 

Namun, untuk mengoperasionalkan naskah khittah hasil Muktamar ke-27 NU 1984 tersebut, Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta menyusun sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU.

Berikut sembilan pedoman berpolitik warga NU hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta yang dikutip TIMES Indonesia:

1.     Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2.     Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
3.     Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4.     Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5.     Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6.     Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaqul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
7.     Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8.     Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9.     Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Semua Berita